#
Previous Next

Irban Wilayah

INSPEKTUR PEMBANTU I / II / III / IV

Inspektur Pembantu I/II/III/IV berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu I/II/III/IV sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam penyusunan konsep kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan di daerah, mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat fungsional serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya, dengan rincian sebagai berikut :

  • perumusan konsep kebijakan teknis program pengawasan;
  • pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  • pengendalian pelaksanaan tugas teknis Pejabat Fungsional;
  • pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  • pemeriksaan dan pelaksanaan reviu perencanaan dan penganggaran;
  • pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan asistensi di bidang pengawasan;
  • kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
  • pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dan peyelenggaraan pemerintahan desa;
  • pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat;
  • pelaksanaanreviulaporankeuanganpemerintahdaerah;
  • pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  • pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
  • penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  • pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
  • pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
  • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I/II/III/IV mempunyai uraian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Inspektur Pembantu I/II/III/IV berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan konsep kebijakan Inspektur Daerah dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Inspektur Pembantu I/II/III/IV;
  7. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Inspektur Pembantu dilingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  8. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
  9. melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan tata permerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
  10. melaksanakan klarifikasi atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  11. melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
  12. melaksanakan reviu RKA Perangkat Daerah, Reviu LKjIP dan Reviu LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  13. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindaklanjut;
  14. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  15. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancer serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

 

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat fungsional serta melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus mempunyai fungsi :

  1. pengusulan program pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  3. pengendalian pelaksanaan tugas teknis Pejabat Fungsional;
  4. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  5. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
  6. pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus mempunyai rincian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus dan pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  2. melaksanakan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
  3. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
  4. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  5. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
  6. melaksanakan probity audit, audit investigasi, dan audit forensik;
  7. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
  11. mengoordinasikan pembangunan budaya integritas;
  12. mengoordinasikan peningkatan Kapabilitas APIP;
  13. mendukung pelaksanaan penilaian zona integritas dan saber pungli;
  14. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  15. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secaralisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  16. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  17. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  18. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan ; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.