#
Previous Next

Renstra

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 
  1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
    1. Tujuan 
      1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja
      2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
      3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
      4. Mewujudkan profesionalisme aparatur SDM Pengawasan
      5. Mewujudkan aparatur daerah yang efektif
    2. Sasaran
      1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
      2. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan
      3. Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP
      4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
      5. Meningkatnya profesionalisme aparatur SDM Pengawasan
      6. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
  2. Strategi dan Kebijakan OPD
    1. Strategi
      1. Meningkatkan SPIP dan kepatuhan terhadap Undang-Undang;
      2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan;
      3. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah;
      4. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur.
    2. Kebijakan
      1. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
      2. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh OPD;
      3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
      4. Pemeriksaan reguler, audit kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu;
      5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
      6. Reviu LKPD, LKJIP, RKA;
      7. Inventarisasi temuan pengawasan;
      8. Sosialisasi hasil pengawasan;
      9. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
      10. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai SAP;
      11. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
      12. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
      13. Sosialisasi tentang LHKASN;
      14. Melaksanakan verifikasi LHKASN;
      15. Monitoring dan evaluasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ;
      16. Perhitungan Kerugian Negara ;
      17. Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi ;
      18. Evaluasi terhadap Rencana Strategi SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
      19. Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
      20. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.