PRODUK HUKUM

Perbup No. 7/2015

PEDOMAN PEMANTUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/ PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tahap-tahap Tindak Lanjut yang dilakukan :

Monitoring

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh OPD dalam menyelesaiakan serta menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari Inspektorat.

Operasi Tindak Lanjut

Kegiatan untuk mencari pernyataan tentang kesanggupan obrik guna mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut sampai batas waktu tertentu agar tidak terjadi penyelesaian yang berlarut-larut bahkan tidak diselesaikan tindak lanjutnya oleh suatu instansi setelah satu bulan dilaksanakan monitoring.

Pembahasan Tindak Lanjut

Kegiatan oleh Tim Tindak Lanjut untuk mengevaluasi dan memilahkan penyimpangan yang perlu dibahas lebih lanjut dengan klasifikasi pidana dan non pidana khusus untuk klasifikasi pidana akan dilimpahkan kepada tim tindak lanjut berikutnya.

Rapat Pemutakhiran Data

Kegiatan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut setelah dilakukan Monitoring, Operasi Tindak Lanjut dan Pembahasan guna menetapkan statusnya Selesai (S), Dalam proses (D), dan Belum selesai (B).

Tindakan Sanksi

Inspektorat memberikan beberapa rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dan pihak terkait lainnya agar mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut pengawasan. Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahbahwa SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil tindak lanjut dihimpun, direkapitulasi dan dilakukan pemutakhiran data dalam bentuk Laporan Hasil Tindak Lanjut. Laporan dimaksud akan menjadi bahan laporan Inspektur baik dalam laporan biasa maupun laporan khusus pada saat Gelar Pengawasan maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah saat dibutuhkan

Perbup No. 21/2013
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Selengkapnya
Perbup No. 3/2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KAB. KENDAL

Selengkapnya
INDEKS PRODUK HUKUM

AGENDA KEGIATAN

Kamis, 19 Oktober 2017
RAPAT DINAS GELAR PENGAWASAN DAERAH T.A. 2017

Dalam rangka Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahunan serta penyampaian perkembangan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Inspektorat Kabupaten Kendal akan menyelenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)...

Selengkapnya
Sabtu, 15 September 2018
Kendal Expo 2018

KENDAL - 2018 Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kendal ke 413 dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73, Pameran pembangunan Expo 2018 yang rencananya akan dihelat pada 15 hingga 21...

Selengkapnya
Rabu, 31 Oktober 2018
RAPAT DINAS GELAR PENGAWASAN DAERAH TAHUN 2018

Dalam rangka Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahunan serta penyampaian perkembangan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Inspektorat Kabupaten Kendal akan menyelenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)...

Selengkapnya

BERITA TERBARU

 
Senin, 19 April 2021 10:41:36
Pemutakhiran Data TLHP APF Tahun 2021 Semester ke 1 Inspektorat Provinsi

Pemutakhiran Data TLHP APF Tahun 2021 Semester ke 1 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta

Selengkapnya
 
Senin, 19 April 2021 09:13:00
Rapat Koordinasi Pelaporan MCP KPK Triwulan I Tahun 2021

Rapat Koordinasi Pelaporan MCP KPK Triwulan I Tahun 2021 di Ruang Kerja Sekda Kendal

Selengkapnya
 
Senin, 19 April 2021 09:04:16
Desk Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal

Desk Monev Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atas temuan di Kabupaten Kendal bertampat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

Selengkapnya
 
Senin, 19 April 2021 08:26:47
Rapat Koordinasi Awal MCP KPK Tahun 2021

Rapat Evaluasi Pelaporan Tahun 2020 dan Program Kerja 2021 Pelaporan MCP KPK Tahun 2021

Selengkapnya