INFORMASI SETIAP SAAT

Senin, 01 April 2019 11:54:58

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN PEMDA KENDAL


Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan PerMenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan.

 
Kamis, 13 Februari 2020 16:25:16
PIAGAM AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018

Reviu Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan

Selengkapnya
 
Senin, 09 Juli 2018 11:47:44
Peran APIP dalam Undang-Undang

Peran APIP dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Selengkapnya
 
Rabu, 16 Mei 2018 07:36:43
Informasi Tersedia Setiap Saat

Jenis informasi yang termasuk dalam kategori tersedia setiap saat menurut UU KIP jo Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Selengkapnya
INDEKS INFORMASI

Statistik Pengunjung

61

Pengunjung hari ini
1

Pengunjung online
81361

Total Pengunjung
104547

Total Hit